Hukum Trading Forex menurut Islam, MUI, dan UU

Hukum Trading Forex

Munculnya Trading Forex pialang Mahadana di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia itu. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, mereka kemudian menyimpan pertanyaan mengenai hukum Trading Forex.

Trading Forex yang dikenal sebagai pasar bisnis terbesar sedunia dan sangat menghasilkan membuat beberapa masyarakat mengira bahwa sebenarnya ada yang tidak beres dengan bisnis satu ini. Lalu bagaimana hukum Trading Forex yang sebenarnya? begini penjelasannya!

Trading Forex Menurut Hukum Islam

Transaksi jual beli mata uang merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang memang sering keluar masuk suatu negara maupun kebutuhan negara itu sendiri. Ternyata Islam juga memandang demikian.

Transaksi dalam Trading Forex merupakan transaksi yang jelas, karena yang perjualbelikan adalah barang yang jelas, yaitu mata uang. Sementara dalam Islam dijelaskan bahwa jual beli dengan barang yang jelas maka hukumnya sah-sah saja.

Pernyataan tersebut pun sesuai dengan kitab Masail Fiqhiyah karya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi. Beliau menyatakan bahwasanya perdagangan valas diperbolehkan dalam Islam.

Hukum Trading Forex Menurut MUI

MUI telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Fatwa ini menetapkan bahwasanya transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
  • Adanya kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan)
  • Apabila transaksi jual beli dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai
  • Apabila transaksi terhadap jenis mata uang yang berbeda maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Hukum Trading Forex Menurut Undang-Undang

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang perdagangan berjangka, termasuk di dalamnya adalah bisnis melalui Trading Forex.

Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 memuat aturan mengenai perdagangan. Kemudian Bursa Berjangka Jakarta (BBI) juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 037/DIR BBJ/11/02 yang mengatur perdagangan forex dengan sistem margin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa forex dengan sistem margin itu diperbolehkan.

Tinggalkan komentar